Halal bi Halal MAKPI, Menerawang Kebijakan Publik Pemerintahan Baru Indonesia 2024-2029

Kebijakan perpajakan dan moneter akan terus seperti saat ini, dan menjadi salah satu penekan dari tumbuhnya kekuatan ekonomi nasional yang efektif dan Kebijakan ekonomi berpotensi didorong keluar dari koridor amanat konstitusi. Yang ketiga adalah sektor sosial, kebijakan sosial terdesak menjadi kebijakan periferal, terutama pendidikan, kesehatan, dan kualitas pekerja; akan didorong proyek-proyek instan untuk menyelesaikan masalah sosial jangka panjang, karena tidak mungkin dilakukan perubahan kebijakan secara signifikan dan yang Keempat adalah sektor infrastruktur dimana tantangan nyata adalah proyek infrastruktur akan terus dibesarkan, kalau perlu dengan pinjaman, karena ini kebijakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam jangka panjang, untuk menolong kinerja pemerintah berjalan, selama APBN mampu menyediakannya. Kebijakan infrastruktur harus dijaga untuk tidak mengancam anggaran negara.

No Result