Karena status YR dan DA cs yang ditangkap tersebut kriminal dan belum gugur karena tidak melakukan wajib lapor pecandu, maka biaya penempatan kedalam rumah sakit atau lembaga rehabilitasi atas perintah penyidik, jaksa dan hakim menjadi tanggungan Pemerintah cq Kementrian Kesehatan secara terpusat, selanjutnya rumah sakit atau lembaga rehabilitasi dapat melakukan reimburse ke Kementrian Kesehatan.
Penyidik yang menangkap penyalah guna apapun profesinya baik hakim, jaksa, polisi, bahkan tentara maupun artis dan rakyat biasa “wajib” diperlakukan sama, yaitu ditempatkan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai IPWL dengan surat perintah resmi dari penyidik (PP 25/2011 pasal 13).
Demikian pula selama proses penuntutan dan pengadilannya “wajib” ditempatkan dirumah sakit atau lembaga rehabilitasi dan hakim yang mengadili “wajib” memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi sebagai bentuk hukuman.
