“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antar lembaga, memperkuat koordinasi dan membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” ujar Bamsoet.
Hadir antara lain, Sufmi Dasco Ahmad, Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y. Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid dan Amir Uskara.
Diskusi berkembang pada persoalan efektivitas pemerintahan yang dinilai menghadapi tantangan semakin kompleks. Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024, menilai pemerintah dituntut mampu bergerak cepat menghadapi tekanan ekonomi dunia, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, serta perubahan sosial. Namun, kecepatan pengambilan keputusan perlu diimbangi dengan kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian, evaluasi kebijakan, serta konsistensi implementasi agar tidak memunculkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Dalam berbagai negara, kualitas tata kelola yang baik terbukti menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor ketika menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian.
