Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 huruf a dan pasal 64 UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Bakamla RI telah merumuskan draft kebijakan nasional keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Kepala Bakamla RI mengatakan bahwa rumusan draft kebijaksanaan nasional dimaksud, sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan melalui kegiatan Round Table Group Discussion (RTGD) dan kegiatan seminar yang diikuti oleh para pakar dibidangnya dan kalangan akademisi, namun masih diperlukan saran dan masukan yang komprehensif dari para narasumber dan peserta khususnya peserta dari kementerian atau lembaga terkait agar dihasilkan rumusan kebijakan nasional keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurusdiksi Indonesia yag komprehesif, sistematis dan mudah dilaksanakan, tambahnya. (MR)
