Senada dengan itu, Direktur Eksekutif LAKSAMANA, Samuel F. Silaen menyebut, kondisi yang terjadi saat ini merupakan kejadian luar biasa yang dapat berdampak buruk terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ombudsman RI apabila tidak segera direspons serius oleh pemerintah.
“Kalau sudah dua pimpinan dari periode berbeda terseret kasus hukum yang terkait langsung dengan pengawasan pelayanan publik, tentu publik mulai bertanya-tanya bagaimana kondisi pengawasan internal dan tata kelola lembaga tersebut,” ujarnya.
Samuel menilai, Presiden memiliki kewenangan dan legitimasi untuk segera mengambil langkah diskresi memilih figur pengganti yang memiliki integritas kuat, memahami birokrasi pemerintahan, etika hukum, serta tidak sedang tersangkut persoalan hukum.
