Menurutnya, P4GN tidak dapat dipandang sebagai urusan satu instansi semata. Dibutuhkan komitmen bersama dalam penguatan regulasi, penyusunan rencana aksi daerah berbasis data, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan terukur.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat implementasi Perda P4GN dan menjadikan program pencegahan narkoba sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan sosial masyarakat serta perlindungan generasi muda di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, S.E, M.M, menegaskan bahwa, DPRD memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan P4GN melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurutnya, keberadaan regulasi daerah dan dukungan APBD menjadi instrumen strategis untuk memastikan program P4GN dapat terlaksana secara optimal.
