“Kali ini, timing dan substansinya dinilai akan sangat mengganggu dan merusak nilai-nilai demokrasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024, sebuah hajat besar milik rakyat Indonesia,” kata Ediwan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Sebagai sesama purnawirawan, ia tak menutupi kalau Moeldoko memiliki hak untuk terjun ke dunia politik. Tetapi dia menegaskan perlunya Moeldoko mengikuti aturan yang berlaku.
“Sebagai purnawirawan, terlebih perwira tinggi sosok jenderal, marsekal, laksamana, jangan sampai berperilaku serampangan, membuat kegaduhan dengan menginjak-injak dan mengabaikan hukum yang berlaku,” ucap Ediwan.
Untuk itu, Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri menyampaikan aspirasi mereka perihal masalah ini ke Mahkamah Agung. Mereka meyakini Hakim Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang benar-benar bisa menghadirkan rasa keadilan.
