FORMASI juga meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan dugaan pelanggaran, seperti pengurangan kualitas makanan, penggunaan bahan tidak layak konsumsi, manipulasi data penerima manfaat, mark-up anggaran, maupun penyalahgunaan bantuan pemerintah.
Selain itu, FORMASI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar benar-benar tepat sasaran dan aman bagi masyarakat penerima manfaat.
“FORMASI akan terus mengawal program MBG hingga terjamin tepat sasaran, aman, selamat, dan sehat sampai kepada para penerima manfaat,” tutup Muslimin.
Dalam pernyataannya, FORMASI juga menyinggung sejumlah regulasi yang dapat menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG, di antaranya Undang-Undang tentang Pangan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen, hingga aturan mengenai tindak pidana korupsi dan pelayanan publik.
