Penanggulangan dengue merupakan bagian dari prioritas pembangunan kesehatan nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi.
“Oleh karena itu, kami mendorong agar program pengendalian dengue menjadi prioritas Tahunan dalam RKPD dan APBD Tahun 2026-2029 sehingga dukungan pembiayaan dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal di daerah,” ujar Fauzan Hasan.
Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa, pemerintah daerah telah memiliki instrumen yang memadai untuk mendukung penganggaran program kesehatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk berbagai nomenklatur subkegiatan kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengendalian dengue.
