Fahri kembali menegaskan, bahwa tidak berfungsinya sistem pengawasan dan oposisi, tidak bisa disalahkan ke rakyat. Seharusnya mereka para wakil rakyat yang mendapat mandat dan kekebalan sebagai Anggota Legislatif yang harus perang dengan menmanfaatkan hak bertanya, interpelasi, angket bahkan hak menyatakan pendapatmu.
“Saya sudah banyak ceramah soal eksekutif, dalam sistem apapun mereka selalu ingin mengkonsolidasi kekuasaanya, termasuk demokrasi. Makanya pengawasan dan oposisi diperkuat. Mumpung mulut kebal hajar dong. Toh ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI kan dari ‘oposisi’. Berani nggak?” tantang politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Berani itu, tambah Fahri, satu soal. Masalahnya apakah para Anggota DPR yang mengaku oposisi itu mengerti bahwa suara rakyat dalam jabatan yang disadangnya membuat mereka kuat.
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":1,"transform":2},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}](https://bedanews.com/wp-content/uploads/2025/09/Picsart_25-09-27_15-37-25-680.jpg)
