• Penentuan titik dapur yang rawan dipolitisasi oleh oknum.
• Potensi manipulasi titik dapur oleh oknum pribadi, LSM, atau yayasan, termasuk dugaan keterlibatan oknum internal BGN atau lembaga terkait.
• Intervensi serta penguasaan titik dapur oleh kelompok tertentu melalui jejaring organisasi.
• Potensi monopoli penyedia bahan pangan dan lemahnya transparansi distribusi bahan baku.
• Dugaan permainan vendor atau rekanan tertentu.
• Keterlibatan oknum pemerintah daerah atau dinas yang mengkapitalisasi MBG demi keuntungan pribadi.
• Distribusi makanan yang tidak merata.
• Kualitas gizi yang tidak selalu memenuhi standar.
• Lemahnya kontrol publik dan partisipasi masyarakat.
“F-JUPNAS GIZI hadir untuk memastikan bahwa, program sebesar ini berjalan *bersih, transparan, tepat sasaran,* dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (Red).
