Menurut pakar hukum Prof Jimly Ashiddiqy, setidaknya sudah ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu keputusan MK dan MA. Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai “hak”, maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggungjawab, maka Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban.
Pengunduran diri Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Pak Harto dan Bung Hatta, mengingat keduanya tidak didahului dengan kasus pelanggaran etika dan hukum.
Gibran mundur bukan secara suka rela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yg melekat pada dirinya. ***













