Salah satu solusi paling masuk akal untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut adalah melakukan penyegaran di tubuh ASN. Rotasi pejabat dapat menghadirkan energi baru bagi organisasi sekaligus mencegah stagnasi kebijakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, evaluasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari sistem merit yang wajib diterapkan agar kinerja birokrasi tetap dinamis, efisien dan bebas dari potensi maladministrasi.
Dalam konteks ini, masa jabatan yang terlalu lama dalam satu posisi strategis sering kali menurunkan inovasi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana terlihat dalam pembahasan Pansus Parkir terkait maraknya parkir liar tanpa izin di Jakarta.
