Dalam konteks tersebut, penjelasan yang gamblang mengenai alokasi dan realisasi anggaran selama masa jabatannya menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Selain itu, dorongan masyarakat agar dilakukan audit khusus oleh BPK juga sangat relevan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Singkatnya, masih diyakini terdapat banyak persoalan potensial di Dishub DKI Jakarta yang belum tertangani secara optimal, mulai dari pengelolaan lalu lintas hingga kinerja petugas di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi proyek infrastruktur yang kerap menimbulkan hambatan besar atau bottleneck.
Selain itu, masih banyak laporan mengenai kemacetan serta pelanggaran lalu lintas yang hingga kini tampaknya juga belum tertangani dengan baik.
