PURWAKARTA, BEDAnews – Kami meminta pemerintah Pertama, mengontrol perusahaan agar membuka lowongan pekerjaan yang diprioritaskan untuk warga ber-KTP Purwakarta, Kedua, meminta Disnakertrans Purwakarta memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK). Ketiga, Setelah Pelatihan di Disnakertrans, dibimbing dan disalurkan hingga mendapatkan pekerjaan. Keempat meminta pemerintah menyaring lowongan kerja di Purwakarta melalui satu pintu. Demikian disampaikan Dewi Kurnia ketua Forum Peduli Masyarakat Purwakarta usai audiensi bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, dihadiri pihak Apindo serta pihak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Gedung DPRD, Rabu (23/8/2023).
” lowongan kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta bisa dikelola pemerintah dan bisa tepat sasaran untuk masyarakat Purwakarta,” harap Dewi
Tuntutan kami tersebut meminta pemerintah memberdayakan tenaga kerja lokal yang minim pendidikan hingga usia non produktif,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Julianto, sepengetahuannya berkaca dari warga di Karawang yang berusaha agar mereka yang KTP dan KK warga setempat minta prioritas lowongan kerjanya disana, nah di Purwakarta juga diharapkan begitu,” harapnya
“kecewa adanya oknum yang meminta sejumlah uang kepada pencari kerja, mau kerja agar berpenghasilan mendapat duit, belum dapat pekerjaan sudah diminta duit, jangan sampai membuat kami kriminal karena ketidakberdayaan dari keadaan,” ungkapnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan pihak Apindo dan Disnaker perihal keadaan dan aturan, itu silahkan tugas mereka yang sudah dibayar negara untuk mencari solusi bagi warganya.
Suntama perwakilan dari Disnakertrans menyampaikan, dana untuk pelatihan terbatas, kami tidak memiliki cukup lengkap sarana pelatihan, kantor saja tidak punya sekarang dirubuhkan, tapi mari bersama memperbaiki dan mencari solusi agar lebih baik.
Datuk, perwakilan dari Apindo menyatakan, di Perusahaan Indo Rama tempatnya bekerja, tidak ada yang melamar bekerja di minta uang, tapi jika ada laporan, kalau kedapatan bawahannya menerima uang dari calon pekerja silahkan laporkan, dan langsung akan saya pecat,” tegasnya.
Ketua Komisi IV Arif Kurniawan DPRD Purwakarta, menyatakan siap membantu warga, termasuk keliling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengontrol agar dapat mengetahui perkembangan dan siap membantu siswa-siswa mendapat kualitas keahlian lebih baik, sama halnya untuk BLK, dirinya siap melatih sesuai keahlian yang dimilikinya dan waktu yang tersedia dari kesibukannya.
Muhsin Junaedi sama-sama dari Komisi lV mengaku siap menjalankan pungsinya, baik menampung aspirasi, pengawasan dan mendorong aspirasi yang yang disampaikan agar terealisasi, disetujui pihak pemerintah guna memenuhi yang perlukan warga Purwakarta termasuk dari Forum ini.
Hal Miris diketahui dari salah satu diantara peserta forum tersebut, perihal adanya kabar yang menyampaikan, ada lowongan pekerjaan tertentu di salahsatu perusahaan, tapi tidak boleh pakai jilbab, ini kan melanggar hak asasi manusia,” ujar peserta yang menyatakan itu, dan mempersilahkan untuk mencari tahu perihal kebenarannya.
Said Ali Azmi biasa di panggil Jimy menyatakan, pertemuan kali ini awal dari penyampaian forum tersebut yang perlu di carikan solusi, masih ada waktu kedepan untuk pertemuan kembali, agar ada hasil nyata seperti yang diharapkan forum ini, bukan hanya sekedar rencana, tapi harus ada bukti kinerja untuk kebaikan bersama,” ucapnya.**
Laela
