Andersius mengatakan, pihaknya juga terlah melakukan komunikasi dengan Pemerintah. Pemerintah menyampaikan bahwa Nusantara adalah kota yang merupakan _world class city_ disamping sebagai _Green City_ dan _Smart City_. “Diharapkan bahwa ibukota ini akan menjadi daya tarik bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tetapi juga untuk masyarakat di seluruh dunia dengan demikian maka kita berharap bahwa dunia juga semakin mengenal suku bangsa Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan,” ujarnya.
Menanggapi penolakan yang disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat, Andersius mengatakan, memahami akan adanya penolakan-penolakan tersebut. “Sebagai tokoh masyarakat Dayak mengatakan memahami di dalam negara yang menganut sistem demokrasi hal itu adalah hal yang biasa, tetapi seluruh masyarakat juga harus menghormati keputusan dari pemerintah dan DPR. Organisasi Masyarakat Dayak terus melakukan edukasi terutama berkaitan dengan kebijakan ibukota ini agar masyarakat Dayak mempersiapkan diri terutama berkaitan dengan pengembangan dari sumber daya manusianya sehingga kita bisa berkompetisi dengan baik dan sehat serta bisa menerima kemajuan yang akan terjadi di Kalimantan, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Kita juga mendorong Pemerintah untuk mempersiapkan mereka dan kita sudah mendengar laporan dari Pemerintah bahwa mereka juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di sekitar supaya dipersiapkan untuk menyambut ibukota ini dengan membangun UMKM di wilaya IKN Nusantara. Saya kira itu adalah hal positif yang patut didukung,” kata Andersius.
