Greenpeace juga sejalan dengan WALHI dalam menyoroti kerusakan parah di DAS Batang Toru, salah satu bentang hutan tropis terakhir di Sumatera Utara. Sejak 1990–2022 telah terjadi deforestasi sekitar 70 ribu hektare, sementara berbagai perizinan industri rakus lahan—termasuk PLTA Batang Toru—menekan habitat orang utan Tapanuli dan memicu risiko erosi hingga 31,6 juta ton per tahun.
Greenpeace menegaskan bahwa, pemerintah telah gagal mengelola hutan dan lahan secara benar. Akibat kegagalan tersebut, hutan Sumatra hampir habis dan masyarakat harus menanggung dampak ekologis yang sangat berat.
Melihat kondisi ini, Greenpeace meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mencabut izin-izin bermasalah di Sumatra, menghentikan deforestasi di wilayah lain seperti Papua, Raja Ampat dan Merauke, serta mengakhiri model pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pencapaian target ekonomi semata.
