Kemudian langkah keempat, Gubernur Pramono juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, dan aparat penegak hukum, seperti Bareskrim Polri, untuk membuka seluruh data terkait logistik dan distribusi beras FSTJ. Kolaborasi lintas lembaga akan mempercepat proses penelusuran dan penindakan apabila ditemukan unsur pidana atau pelanggaran administratif.
Dalam situasi krisis seperti ini, Gubernur harus tampil sebagai pemimpin yang tegas dan transparan. Pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik harus mencerminkan sikap objektif, tidak defensif, dan terbuka terhadap temuan lembaga negara. Transparansi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus mencegah asumsi negatif yang bisa memperkeruh suasana.
