Selain itu, pembatalan atau penghentian proyek strategis nasional PLTSa/ITF Sunter dan penggantian dengan proyek RDF Rorotan juga berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan hukum serta kebijakan nasional, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan aturan dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Melihat kompleksitas persoalan ini, pembentukan Pansus RDF di DPRD DKI Jakarta menjadi kebutuhan yang mendesak. Pansus tersebut diharapkan dapat mengungkap dan menelusuri seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, serta keuangan proyek RDF Plant Rorotan, termasuk potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah. Langkah ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan APBD yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
