“Maka hal inilah yang menjadi persoalan ke depan yang harus dikoreksi dari segi aturan. Meskipun kewenangan ini, bukan di domain Pemerintah Kota Bandung, melainkan berada di Pemerintahan Pusat, khususnya di Kementerian ESDM,” katanya.
Aries Supriyatna pun mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang telah mampu meredam kepanikan masyarakat dalam melakukan pembelian gas 3 kg, setelah munculnya pembatasan distribusi oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang belum secara komprehensif disiapkan secara matang.
“Ya harapannya, ke depan pemerintah kalau mengeluarkan sebuah kebijakan itu harus betul-betul matang. Dan juga untuk masyarakat yang kategori mampu, jangan suka kabitaan (tergiur), oleh gas bersubsidi yang memang diperuntukan bagi masyarakat miskin,” ucapnya.**
