Kabupaten Sumedang. BEDAnews.com – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong dinas-dinas yang berkaitan agar senantiasa memperhatikan hutan yang lahannya kritis untuk segera diperbaiki.
Komisi II melalui anggota diwilayah daerah pemilihannya masing-masing akan terus mengawal dan mengawasi keberadaan lahan hutan yang kritis tersebut.
Peran serta dan keterlibatan semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian hutan dan bukan hanya memanfaatkannya saja tanpa mempedulikan konservasi dan pemulihan hutan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan KUAPPAS Tahun Anggaran 2025, Tia Fitriani menyebutkan, program-program dari kementerian kehutanan dan dinas perhutanan di Jabar yang salah satunya upaya mitigasi bencana melalui program penyediaan bibit tanaman untuk dilakukan reboisasi di semua lahan kritis hutan di Jawa Barat harus didukung sepenuhnya.
Selain itu, pembibitan tersebut dimaksudkan agar penerima manfaatnya tepat sasaran dimana saja lokasi yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pembibitan yang diperuntukan serapan air dikawasan lahan kritis tersebut.
“Masalah lahan kritis ini diibaratkan bola salju yang terus membesar, jika kita memang tidak peduli dengan kondisi lahan kritis saat ini, apalagi di daerah yang kondisi tanahnya labil. Kan masyarakat juga yang terkena dampaknya,” ujar Tia seusai mengikuti rapat di UPTD Sertifikasi PerbenihanTanaman Hutan, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (17/7/2024).
Tia mencontohkan, di Kabupaten Bandung banyak lahan yang beralih fungsi yang dimanfaatkan masyarakat secara massif untuk perkebunan tanaman sayuran yang jelas-jelas jenis tanaman sayuran tidak akan bisa menahan resapan air ketika curah hujannya tinggi dan menyebabkan daerah di bawahnya menjadi terendam atau terjadi banjir.
“Ketinggian tertentu berubah menjadi lahan sayuran, dan itu menjadi salah satu penyebab Kawasan di dataran rendahnya menjadi terendam banjir,” kata Tia.
Tentunya harus ada terobosan, lanjut Tia, dalam pemanfaatan lahan tersebut agar tidak secara massif pengelolaan untuk tanaman sayuran tersebut. Tetapi ada pembibitan tanaman keras atau tanaman hutan yang mampu meresap air curah hujannya cukup baik.
Selain itu, misalnya masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa tanaman buah-buahan yang memiliki waktu panen relative singkat dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Dengan kata lain, masyarakat juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian hutan dengan mengikuti program pembibitan tanaman buah ini, hasilnya untuk masyarakat petani tetapi kelestarian hutannya juga terjaga dengan baik,” pungkas Tia.@
*CAPTION:* Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani seusai mengikuti rapat di UPTD Sertifikasi PerbenihanTanaman Hutan, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (17/7/2024).
