Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menambahkan, pada intinya pihaknya berharap Pemerintah Daerah Provinsi Jabar bisa mengurangi beban masyarakat. Apa yang bisa ditanggung pemerintah seharusnya bisa ditanggung.Permasalahan penahanan ijazah ini adalah narasi besar dari isu pendidikan wajib dan pendidikan gratis untuk SMA, SMK di Jabar.
“Saya menekankan yang tidak mampu secara ekonomi yang seharusnya ditanggung pemerintah. Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi punya konsepsi bagaimana negara hadir untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, dalam audiensi Ketua FKKSMKS Jawa Barat Acep Sundjana Djakaria menyampaikan sikap mengenai percepatan penyerahan ijazah bagi SMK Swasta diantaranya;
1. Menyampaikan bahwa FKKSMKS Jawa Barat mendukung program percepatan pembagian ijazah berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
