Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan sejak awal menjadikan program kerakyatan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan persoalan rakyat, baik di tingkat provinsi maupun daerah.
Menghadapi kondisi ekonomi yang masih menantang, Ono mendorong DPRD harus lebih ketat dan selektif dalam mengawal anggaran.
“Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi yang ‘tidak baik-baik saja’. Maka, DPRD harus memastikan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas benar-benar teranggarkan,” tegasnya.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta tokoh internal partai, dengan fokus pada isu-isu aktual yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
