Selain itu, FABEM menyarankan agar pejabat yang sedang bekerja dievaluasi setiap 6 bulan, dan jika tidak mampu bekerja dengan baik, maka harus digantikan oleh anak bangsa yang memiliki integritas.
Dalam pernyataan yang sama, FABEM juga menegaskan bahwa, MBG seharusnya menjadi spirit bersama untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya dinikmati oleh pejabat dan segelintir pengusaha. “MBG harusnya hadir sebagai tali rantai pasukan ekonomi suatu daerah, dari petani setempat, pedagang, hingga ke dapur MBG. Program ini tidak boleh ada monopoli kepentingan politik dan ekonomi segelintir orang, karena ini uang APBN, bukan uang pribadi,” ujarnya.
“Dengan demikian, MBG dapat menjadi program yang efektif dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red).
