Untuk mengimplementasikan dengan baik ke dalam Dokrenda, diperlukan adanya data persampahan yang valid. Selanjutnya, penguatan peran Pokja melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, membentuk kelembagaan Pokja dengan tugas dan fungsi, serta kinerja yang terukur dalam pembangunan sanitasi dan komitmen dalam mencapai target.
“Selain itu, Pemda perlu melakukan penguatan dukungan regulasi dan kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di daerah, mendorong penciptaan lembaga operator yang handal dan mengoptimalisasikan pendanaan dengan melakukan pendalaman sumber-sumber pendanaan,” tambah Prayitno.
Dilihat dari proporsi anggaran persampahan seluruh Indonesia pada 2023 terhadap total APBD tahun 2023 sebesar 0,64% yang mana angka ini masih jauh dari harapan. Namun dengan adanya Program ISWMP terlihat bahwa rata-rata proporsi anggaran persampahan pada 15 lokasi ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1,17%.
