Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ferid mengajak Bappeda, khususnya PPID, untuk memperkuat kolaborasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
“Dalam kondisi fiskal yang menantang, transparansi justru menjadi kebutuhan utama agar publik memahami arah kebijakan dan tetap percaya kepada pemerintah,” tegas Ferid.
Menanggapi hal tersebut, Idep menyambut baik kolaborasi yang ditawarkan Komisi Informasi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa, keterbukaan informasi publik telah menjadi komitmen kelembagaan Bappeda DKI Jakarta.
