“Saya rasa dengan adanya DOB bisa menekan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan. Kalau misalnya dari segi pendidikan di daerah untuk pembangunan sekolah, akses belajar belum dipenuhi berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula bila fasilitas kesehatan belum terpenuhi,” jelas dia.
Senada dengan Karolin, Wasekjen PB HMI, Suardi Soamole mengatakan bahwa pelaksanaan dan implementasi dari DOB Papua sangat efektif dan mampu memberikan peluang terhadap keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua.
“Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif. Dengan adanya DOB mampu memberikan sebuah peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua,” ujar Suardi.
