Tetapi politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan pihak Dinas Kehutanan terkait dengan masalah anggaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Terkait masalah anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang artinya pemberdayaan di dinas kehutanan itu harus sampai kepada kelompok tani hutan yang ada di lapisan bawah jadi efek ekonomi kepada masyarakat tani lapisan bawah harus diperhatikan supaya masyarakat tani lapisan bawah bisa merasakanya,” sebutnya.
Ditambahkan Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kab. Sumedang, Majalengka, Subang ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan hutan di Jawa Barat terutama dalam pengelolaan hutan lahan kritis itu sudah cukup memadai, sekarang tinggal bagaimana kita mengembangkan SDM yang potensial dan anggaran- anggaran harus di suply dengan prioritas kepada dinas kehutanan terutama hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
