Lebih lanjut, Sunarto menyampaikan bahwa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan koordinatif terhadap 35 Kabupaten/Kota, sehingga memungkinkan lahirnya kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan insersi anti narkoba secara lebih luas dan berkelanjutan.
“Kami berharap program ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi segera diwujudkan dalam aksi nyata penyusunan pendidikan insersi anti narkoba. Ketika sudah masuk ke dalam sistem pembelajaran dan budaya sekolah, maka akan menjadi kebiasaan baik yang terus dijaga dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh warga sekolah,” tambahnya.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kehidupan, serta benteng perlindungan bagi peserta didik dari berbagai ancaman sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba.
