Menurutnya, masyarakat berhak untuk tahu latar belakang figur-figur yang akan maju tersebut, namun semua menjadi masalah jika informasi yang beredar tak sesuai dengan fakta. “Dalam demokrasi wajar, apalagi di ruang digital. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah itu benar dan fakta. Kalo tidak benar dan tidak ada fakta, kategorinya kan sudah fitnah, black campaign,” jelas Ratno.
Baginya, isu perselingkuhan seorang petinggi partai yang menurut beberapa media sebenarnya terjadi pada tahun 2013 tersebut, bisa dikatakan bentuk lain dari kampanye hitam dalam rangka untuk menggagalkan pencalonan pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila isu itu terus bergulir hingga tiga bulan ke depan, elektabilitas AH dalam survei-survei berpotensi mengalami penurunan secara signifikan.
