Di luar soal PHBS, Yana meminta, pelayanan publik agar diselenggarakan dengan komitmen dan integritas. terutama layanan kependudukan seperti KTP, KK, surat kematian, dan akta kelahiran, agar sebisa mungkin bersifat memudahkan warga.
”Kota Bandung, kota terdepan pengembangan smart city government di indonesia, peringkat ke – 28 di dunia berdasarkan studi dari Eden Strategy Institut of Singapore. Maka permudah pelayanan dengan digitalisasi sehingga penerima pelayanan dimudahkan,” tuturnya.
Yana melanjutkan, tahun 2023 ini telah memasuki tahun politik. KPU telah memulai tahapan pemilu sebelum 14 Februari 2024. Mulai pemilu presiden dan legislatif, dilanjutkan dengan pilkada.
“Aparat kewilayahan membantu tugas – tugas KPU terutama yang berhubungan dengan pencatatan pemilih. Saat ini sedang proses coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih, maka saya minta camat, lurah, RT, dan RW membantu petugas coklit dengan sepenuh hati,” katanya.**
