Sebagai contoh konkret, program yang murni masuk ke dalam yurisdiksi Rakernas adalah menyikapi secara resmi perubahan kurikulum pendidikan nasional. Kebijakan negara tersebut berdampak langsung pada ribuan sekolah dan madrasah Mathla’ul Anwar, sehingga membutuhkan konsolidasi nasional untuk meresponsnya. Rakernas juga berwenang penuh membahas pemekaran struktural atau pembentukan Pengurus Wilayah baru di provinsi-provinsi hasil pemekaran wilayah administratif negara.
Selain itu, sikap politik-kebangsaan organisasi terhadap diskursus kenegaraan yang krusial juga harus diputuskan secara aklamasi melalui konsensus Rakernas. Kebijakan strategis berdimensi makro ini mutlak menuntut telaah akademis yang mendalam dan sokongan legitimasi dari kekuatan lintas wilayah. Hal-hal tersebut terlalu besar dan berisiko jika hanya diputuskan melalui ketukan palu dalam Raker internal pengurus pusat.
