Bandung BEDAnews.com
DPRD Jawa barat meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017 ini, pihak Disdik Provinsi maupun Kab/kota jangan memaksakan sekolah-sekolah untuk menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Terlebih bila penerapan UNBK tersebut malah memberatkan para orangtua murid,
Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes kepada wartawan di DPRD Jawa Barat. Jumat. (3/3)
“Apalagi bila penerapan UNBK tersebut malah memberatkan para orangtua murid dengan cara meminta sumbangan, atau memaksakan harus memiliki laptop.” Tegas Ikhwan
Diungkapkan anggota dewan yang berangkat dari Bandung Cimahi ini, masalah sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan tidak seutuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi harus ada juga pertisifasi dari masyarakat atau orangtua murid yang sifatnya bukan paksaan.
Komisi V mendukung pihak Disdik untuk meningkatkan jumlah sekolah menerapkan UNBK, tapi jangan ada paksaan terutama bagi sekolah negeri maupun swasta yang terletak di daerah terpencil, seperti di Kab.Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, Kuningan, Cirebon, Kab Bandung dan Bandung Barat, yang berdasarkan data dan hasil peninjauan Komisi V masih kurang sarana-prasarana dan fasilitasnya.
“Saat ini kemajuan teknologi tidak dapat dihindarkan, tetapi penerapan UNBK secara menyeluruh dan merata sampai ke pelosok-pelosok. Mungkin, baru bisa 3 sampai 10 tahun mendatang” Ujarnya.
Bagi sekolah swasta, terutama yang memiliki siswa sedikit, ditambah lagi dari kalangan keluarga kurang mampu, untuk gaji guru aja sudah kembang kempes, apalagi dipaksakan harus membeli computer untuk kepentingan sekolah dalam melaksanakan Ujian berbasis computer, masih belum bisa.belum sarana pendukung UNBK yaitu ketersediaan listrik.
Lebih jauh diungkapkannya UN itu ada dua jenis yaitu Paper Base dan Computer Base, namun, saat ini jangan paksakan sekolah harus ikut UNBK (computer base), karena baru sekolah-sekolah diperkotaan yang telah memiliki sejumlah perangkat computer dapat dipergunakan UNBK , sedangkan di desa atau pelosok walaupun ada computer tapi jumlah baru sebatas keperluan sekolah/guru bahkan ada sekolah yang sama-sekali belum memiliki perangkat komputer
Lebih jauh diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat ini, dewan dalam setiap pembahasan dan penyusunan anggaran, terus mendorong pemerintah provinsi untuk menambah sarana-prasarana dan fasilitas sekolah, demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di seluruh Jabar yang juga dapat meningkatkan akreditasi sekolah,
Disebutkannya tahun 2017 ini, Pemprov Jabar mensubsidi sebanyak 4000 komputer ke berbagai sekolah di Jabar. Bahkan ditargetkan sebanyak 300.000 komputer untuk sekolah se Jabar.@hermantz
