Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jabar tersebut, menambahkan bahwa pihak eksekutif memang dalam draf awal Raperda RTRW mencantumkan beberapa alternatif. Misalnya, Tegalluar, Walini, dan kawasan di sekitar Cirebon-Majalengka-Subang (Patimban). Tegalluar di Kabupaten Bandung diajukan, antara lain, karena akan menjadi salah satu TOD kereta cepat Jakarta-Bandung. Demikian juga dengan Walini di Kabupaten Bandung Barat.
“Lokasi-lokasi itu kami coret. Belum ada kajian komprehensif tentang semua lokasi itu. Tegalluar kami tolak dengan dua alasan. Pertama, rawan banjir. Kedua, besarnya potensi pergerakan tanah. Walini pun demikian, daerah tersebut termasuk bagian dari sesar Lembang yang memasuki siklus 500 tahunan dengan potensi 6,5-7 skala Richter. Bagaimana mungkin Ibu Kota Jabar dipindahkan ke lokasi-lokasi seperti itu? Mau membuat kuburan masal?” tegasnya
