Padahal Pemprov Jabar merupakan pemegang sertifikat yang sah sertifikat resmi BPN. Karena itu meski putusan MA tersebut resmi, tapi hal ini harus dikaji lagi.
“Memang putusannya resmi. tapi layak untuk dikaji lagi," katanya.
Dan untuk itu Sadar meminta pakar hukum mempelajari putusan MA yang janggal ini, terlebih Pemprov Jabar memiliki sertifikat sah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas lahan tersebut.
Karena itu pihaknya mendukung langkah Pemprov Jabar untuk mempertahankan lahan tersebut melalui proses hukum berikutnya. @her
Padahal Pemprov Jabar merupakan pemegang sertifikat yang sah sertifikat resmi BPN. Karena itu meski putusan MA tersebut resmi, tapi hal ini harus dikaji lagi.
“Memang putusannya resmi. tapi layak untuk dikaji lagi," katanya.
Dan untuk itu Sadar meminta pakar hukum mempelajari putusan MA yang janggal ini, terlebih Pemprov Jabar memiliki sertifikat sah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas lahan tersebut.
Karena itu pihaknya mendukung langkah Pemprov Jabar untuk mempertahankan lahan tersebut melalui proses hukum berikutnya. @her












