Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar peristiwa komunikasi politik. Ia menyangkut keberlanjutan pemerintahan, mekanisme pengisian jabatan, serta penghormatan terhadap konstitusi.
Karena itu, tidak tepat apabila kita langsung menyimpulkan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan strategi menyelamatkan diri, apalagi memastikan tujuan politik tertentu pada 2029 tanpa bukti yang memadai.
Bagi saya, ukuran seorang pemimpin bukan terletak pada kemampuannya membangun citra sebagai korban atau pemenang, melainkan pada kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat dan konstitusi.
Jabatan publik bukan milik keluarga, bukan pula warisan kelompok politik. Jabatan adalah amanah konstitusional.













