Persoalannya muncul ketika kewenangan tersebut diduga digunakan tanpa prosedur dan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
Apabila benar informasi pribadi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha dikumpulkan tanpa dasar hukum yang sah, maka persoalannya jauh melampaui pelanggaran administratif atau teknis.
Ini merupakan persoalan serius tentang penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih jauh, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat menjadi instrumen tekanan apabila digunakan untuk mengendalikan keputusan, membatasi kebebasan seseorang, atau memengaruhi proses politik.
Dalam situasi seperti itu, teknologi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara justru berpotensi berubah menjadi alat yang mengancam kebebasan warga negara dan integritas pemerintahan.













