Lebih lanjut Wamenhan RI menegaskan penatausahaan BMN harus dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi dengan kelengkapan dokumen administrasi sebagai dasar legalitas guna mewujudkan tata kelola BMN yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Rui Fernando Guedes P. Duarte, Dirjen Kuathan Kemhan Marsda TNI H. Haris Haryanto, Pangkoopsud II Marsda TNI Deni Hasoloan S dan para pejabat TNI di wilayah Makassar, dan DJKN Kementerian Keuangan.. (Pen Hnd)
Page 2 of 2
