Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial dapat terjadi antara peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi kewajibannya berupa iuran, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi peserta tersebut tidak mendapatkan haknya, karena jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak setiap tenaga kerja tanpa terkecuali, termasuk pekerja kontrak maupun pekerja tetap.
Terdapat beberapa langkah hukum dalam proses penyelesaian sengketa antara peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu diawali dengan membuat Laporan Pengaduan kepada BPJS sebagaimana Pasal 3 Peraturan BPJS No. 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta, apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap tidak mendapatkan hak-haknya padahal seluruh kewajibannya telah dipenuhi, maka peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak untuk membuat Laporan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 UU BPJS, sebab OJK merupakan pengawas independen dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.













