“Sesungguhnya cukup banyak masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan adanya silpa dalam APBD karena mereka tidak merasakan pembangunan yang semestinya mereka rasakan,” ujar Daddy.
Lebih lanjut dikatakannya, sebut saja Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 4.5 triliun atau mendekati 10 % dari total volume APBD.
“Angka tersebut sangatlah besar. Artinya ada cukup banyak program yang direncanakan pada tahun sebelumnya tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan,“ sebut Daddy.
Politiisi senior Partai Gerindra Jawa Barat ini menyebutkan, disatu sisi dengan adanya silpa ada anggaran yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, akan tetapi disisi lain sesungguhnya cukup banyak masyarakat yang dirugikan karena mereka tidak merasakan pembangunan yang semestinya mereka rasakan.
