“Langkah pencegahan harus dikedepankan sebelum kebakaran terjadi,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S Pandiangan mengingatkan bahwa, penanganan karhutla membutuhkan biaya besar. Besarnya sumber daya yang harus dikerahkan untuk memadamkan api menjadi alasan kuat agar pencegahan ditempatkan sebagai prioritas.
Dari unsur masyarakat adat, Damang Kepala Adat Manli menyampaikan bahwa, pembukaan lahan tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Salah satunya melalui pembuatan sekat serta pembersihan batas lahan agar api tidak mudah merembet ke kawasan lain.
Sementara itu, Serdik Andi Muhammad Iqbal menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni akurasi data kawasan yang terbakar.
Menurutnya, data lokasi kebakaran diperlukan untuk memastikan status lahan, apakah berada di kawasan masyarakat atau masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan.
