Volume APBD tahun 2022 secara keseluruhan adalah Rp 31,890 triliun. Berarti, ada penurunan sekitar 28% dari Rp 44,72 triliun pada tahun lalu. Ini yang saya sebut “turbulensi”.
APBD sejatinya haruslah dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, mengingat tujuan mulia tersebut, alangkah baiknya jika belanja dialokasikan untuk memberi pelayanan prima.
Masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD dan telah dituangkan dalam Perda RPJMD?
Selain itu, di tengah sulitnya perekonimian saat ini, harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada pemutusan hubungan kerja dengan dalih apapun terhadap tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas (THL) di seluruh OPD. Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, kiranya Pemprov Jabar berkenan memberi empati kepada saudara-saudara kita itu. Jangan menghitung hanya yang bersangkutan yang terkena dampak. Tolong dipertimbangkan pula istri, anak-anaknya, dan keluarga besar yang menjadi tanggungannya.
