Menurutnya, sertipikasi tanah juga membuka akses perbankan bagi masyarakat. Pada tahun 2024 saja, nilai Hak Tanggungan, yakni tanah yang dijadikan jaminan pinjaman bank di Sulawesi Tenggara mencapai Rp5,7 triliun dan hingga Mei 2025 sudah tercatat Rp1,6 triliun. “Dan yang penting kreditnya dipakai untuk usaha, bukan untuk nikah lagi,” ujar Menteri Nusron.
Percepatan sertipikasi tanah di Sulawesi Tenggara juga dilakukan atas tanah wakaf dan rumah ibadah. Targetnya, dari total 5.748 bidang ada 4.200 bidang lagi yang perlu disertipikatkan. Ia berharap, target itu bisa diselesaikan setidaknya dalam waktu tiga tahun. “Mari para Kepala Daerah, Kanwil BPN, kita buat target bersama, misalnya satu Desa menyelesaikan dua sampai tiga bidang per tahun. Dengan begitu dalam tiga tahun, 4.200 bidang itu bisa selesai,” imbau Menteri Nusron.
