Dijelaskan, ada beberapa legalitas yang hanya bisa dikeluarkan LPJK seperti di antaranya sertifikat badan usaha dan sertifikat tenaga teknik.
Hal itu kemudian terhambat karena kinerja LPJK Jawa Barat yang buruk. Ini akan berdampak pula kepada tidak optimalnya program pembangunan di Jawa Barat yang seharusnya bisa segera ditenderkan, kata Ali.
Sementara itu, Ketua Umum Gapeksindo Jabar, Ali Abudan membenarkan buruknya kinerja LPJK Jabar. Kepengurusan LPJK Jabar tidak bisa mengimplementasikan regulasi yang diatur pemerintah.
Salah satunya terkait sertifikat badan usaha yang terlambat. Keterlambatan itu berdampak pada sering terjadinya gagal tender. Hal ini menjadi penghambat pembangunan di Jawa Barat.
Ia menyontohkan, beberapa waktu lalu anggota Gapeksindo Jabar sempat mengajukan permohonan tender pembangunan kantor Samsat di Bekasi. Namun, karena surat pengajuan tersebut sangat lambat dilayani LPJK Jabar, tender dan pembangunan samsat pun gagal.
