Selanjutnya ia menjelaskan perihal pembatalan yang diakuinya karena memang ada surat edaran dari Kemendagri terkait dengan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak mengamanatkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bahwa sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh ada pelantikan kecuali ada rekomendasi dari Kemendagri.
“Alhamdulillah sudah ada dua rekomendasi yang sudah turun. Rekomendasi pertama dari Kemendagri 85 orang, dan rekomendasi kedua delapan orang eselon II,” katanya.
Ia mengucapkan selamat kepada para Kepala OPD yang delapan orang yang baru dilantik, semoga bisa segera menyesuaikan secara langsung. Harapannya kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk segera melaksanakan sertijab, supaya tidak ada stag dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
