*Negara Hukum Harus Menjadi Panglima*
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk terhadap pejabat negara yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
*KKN Masih Menjadi Ancaman Serius*
Korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi ancaman besar bagi masa depan Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat investasi, meningkatkan biaya ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
