Polemik berkembang setelah sejumlah organisasi pers menyampaikan keberatan secara terbuka. Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN), Koalisi Media Alternatif (KOMA), Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Dalam pernyataan bersama pada 25 Juli 2026, mereka menilai istilah tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi jurnalis serta dapat mengganggu iklim kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pada Minggu (26 Juli 2026), puluhan jurnalis bersama koalisi pers mahasiswa juga menggelar aksi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Mereka meminta Presiden memberikan klarifikasi sekaligus mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
