Ketika kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, kelompok, atau kroni, prinsip meritokrasi, keadilan, dan pelayanan publik akan terabaikan. Padahal, pejabat publik pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat yang wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
*Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 masih terdapat sekitar 23,85 juta penduduk miskin atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut dihitung berdasarkan metodologi dan garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Apabila menggunakan standar atau metodologi kemiskinan global, jumlah penduduk miskin di Indonesia berpotensi lebih besar.













