Turut hadir jajaran Kemenkopolhukam antara lain, Deputi I Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi II Politik Luar Negeri, Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, Deputi III Hukum dan HAM, Sugeng Purnomo, Deputi IV Pertahanan Negara, Laksda TNI Kisdiyanto dan Deputi V Keamanan Nasional, Irjen Pol Rudolf Alert Rodja.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, MPR dalam kapasitasnya sebagai pengatur iklim dan suhu politik nasional senantiasa merasa terpanggil untuk membangun berbagai pemikiran yang konstruktif melalui musyawarah, dialog, dan diskusi dengan pemikiran yang terbuka. Sehingga dapat melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang.
“Pada hakikatnya penyelesaian setiap konflik harus mendahulukan cara-cara damai dan pendekatan humanis. Di sisi lain, mengedepankan soft approach tidak kemudian dimaknai mengabaikan langkah tegas dan terukur, khususnya ketika hidup dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat Papua untuk hidup aman dan damai, tidak tercederai oleh adanya aksi kekerasan yang menghantui kehidupan mereka,” jelas Bamsoet.
