RUU Advokat juga sempat disinggung dalam Kongres. RUU ini ternyata tak masuk prioritas di 2016. KAI mendorong RUU Advokat dapat segera dibahas dan disahkan pada 2017. Kesiapan advokat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN juga disinggung.
Profesi hukum apapun, termasuk advokat, harus siap menghadapi implikasi-implikasi yang muncul dari integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara itu. Berkaitan dengan itu, KAI menyatakan siap menyambut MEA.
Salah satu bentuk kesiapan itu adalah upaya peningkatan kemampuan SDM anggota KAI melalui uji kompetensi (bersertifikat) dan pendidikan spesialisasi bidang hukum (bersertifikat). KAI telah menjalin kerjasama dengan ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia), Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, Lembaga Diklat Profesi Indonesia Profesional Mulia. KAI juga mendukung sistem e-voting dalam pemilihan presiden KAI. Cuma, seorang presiden KAI hanya bisa memang jabatan untuk satu kali periode. Yang dipilih hanya presiden. Pemangku jabatan sekretaris jenderal dipilih secara prerogatif oleh presiden KAI.













